GOTO77 News – Menkomdigi respons influencer yang dinilai meresahkan menjadi perhatian setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menanggapi dua kasus berbeda yang melibatkan kreator konten Bigmo dan akun Ebemartono.

Kasus pertama berkaitan dengan konten promosi rokok elektronik atau vape yang diduga melibatkan anak-anak dalam siaran langsung Bigmo. Sementara itu, kasus kedua menyangkut perekaman seorang perempuan tanpa persetujuan dalam konten yang dibuat akun Ebemartono di pameran otomotif GIIAS 2026.

Menkomdigi menilai kedua peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya tanggung jawab kreator, perlindungan anak, penghormatan terhadap privasi, serta konsistensi platform digital dalam melakukan moderasi konten.

Menkomdigi Respons Influencer Bigmo dan Ebemartono

Meutya Hafid menyampaikan tanggapannya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Dalam kasus Bigmo, pemerintah memusatkan perhatian pada tanggung jawab YouTube sebagai platform yang menyediakan ruang bagi konten tersebut. Komdigi sebelumnya telah mengirimkan surat teguran dan merencanakan pemanggilan terhadap pihak YouTube untuk meminta penjelasan.

Sementara dalam kasus Ebemartono, Meutya menyoroti pentingnya memperoleh persetujuan sebelum merekam seseorang, termasuk ketika kegiatan berlangsung di tempat umum.

Pemerintah menilai fenomena tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai kontroversi antara kreator dan masyarakat. Ada persoalan lebih besar mengenai keamanan pengguna, etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Kronologi Konten Bigmo yang Melibatkan Anak

Muhammad Jannah alias Bigmo menjadi sorotan setelah konten siaran langsungnya diduga menampilkan sejumlah anak dalam kegiatan promosi produk vape.

Konten tersebut memicu kritik karena rokok elektronik merupakan produk yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Keterlibatan anak dalam promosi produk tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai eksploitasi anak di ruang digital.

Komdigi mengirimkan surat teguran kepada YouTube pada 2 Agustus 2026. Pemerintah memberikan waktu kepada platform untuk meninjau konten, melakukan tindakan, dan memberikan klarifikasi mengenai sistem moderasi yang diterapkan.

Menkomdigi menyatakan bahwa pemerintah akan meminta keterangan langsung dari YouTube. Menurutnya, masih munculnya konten semacam itu menunjukkan bahwa perusahaan teknologi belum konsisten dalam menyaring muatan negatif atau berbahaya.

Bigmo kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui akun media sosialnya. Ia mengakui bahwa tindakannya merupakan kesalahan dan menyatakan akan menjadikan kritik publik sebagai bahan evaluasi.

Kasus tersebut juga telah diadukan ke kepolisian. Namun, Komdigi menegaskan bahwa kewenangannya lebih difokuskan pada tanggung jawab platform, sedangkan kemungkinan proses hukum terhadap kreator menjadi ranah aparat penegak hukum.

Mengapa Komdigi Memanggil YouTube?

Komdigi memanggil YouTube karena platform digital memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang yang aman bagi penggunanya.

Menurut Meutya, pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik ketika sistem moderasi tidak mampu menangani konten yang berpotensi merugikan masyarakat.

YouTube sendiri memiliki kebijakan yang melarang konten yang ditujukan untuk menjual atau memfasilitasi akses terhadap sejumlah produk yang diatur secara khusus. Daftar tersebut mencakup produk nikotin dan vape.

Kebijakan keselamatan anak YouTube juga melarang konten yang membahayakan kesejahteraan fisik maupun emosional anak di bawah umur. Contoh yang dicantumkan dalam kebijakan tersebut meliputi konten yang menampilkan anak menggunakan vape, rokok elektronik, tembakau, alkohol, atau zat berbahaya lainnya.

Karena itu, kasus Bigmo tidak hanya berkaitan dengan aturan Indonesia. Konten tersebut juga dinilai perlu diperiksa berdasarkan kebijakan komunitas yang dimiliki YouTube.

Pemerintah Meminta Moderasi Konten Diperkuat

Melalui surat teguran, Komdigi meminta YouTube melakukan peninjauan serta penindakan terhadap konten yang dipermasalahkan.

Platform juga diminta menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah menekankan perlunya moderasi proaktif, bukan hanya menghapus konten setelah menjadi viral.

Sistem deteksi usia, pengawasan siaran langsung, kecepatan penanganan laporan, dan perlindungan terhadap pengguna anak menjadi beberapa aspek yang perlu diperkuat.

Menkomdigi menilai ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang memungkinkan anak-anak dimanfaatkan sebagai sarana promosi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Kronologi Konten Ebemartono di GIIAS 2026

Selain Bigmo, akun Ebemartono juga menjadi sorotan setelah mengunggah konten yang direkam di pameran otomotif GIIAS 2026.

Emanuel Bryan, pemilik akun Ebemartono, disebut merekam seorang perempuan yang bekerja sebagai usher menggunakan kacamata pintar. Perempuan dalam konten tersebut kemudian menyampaikan keberatan karena merasa direkam tanpa sepengetahuan atau persetujuannya.

Konten itu memicu perdebatan mengenai batas privasi seseorang ketika berada di ruang publik. Kritik tidak hanya ditujukan pada proses perekaman, tetapi juga pada penyebaran hasil rekaman melalui media sosial.

Menkomdigi menyatakan bahwa kegiatan perekaman tanpa persetujuan perlu dihentikan dan ditangani secara serius. Menurutnya, keberadaan seseorang di tempat umum tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menghormati privasi dan etika.

Ebemartono kemudian menyampaikan permintaan maaf. Konten-konten yang berkaitan dengan kegiatan di GIIAS 2026 juga dilaporkan telah dihapus dari akunnya.

Menkomdigi Soroti Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Dalam menanggapi kasus Ebemartono, Meutya mengaitkan tindakan perekaman tanpa persetujuan dengan persoalan etika dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum utama mengenai pemrosesan dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi tersebut menempatkan pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pelindungan diri pribadi.

Namun, penentuan apakah sebuah tindakan tertentu memenuhi unsur pelanggaran hukum tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan konteks, tujuan perekaman, cara penggunaan rekaman, serta proses hukum yang berlaku.

Menkomdigi juga menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kreator berada dalam ranah kepolisian. Komdigi berfokus pada kebijakan ruang digital dan tanggung jawab platform yang digunakan untuk menyebarkan konten.

Apakah Merekam di Tempat Umum Selalu Diperbolehkan?

Berada di tempat umum bukan berarti seseorang kehilangan seluruh hak atas privasinya.

Dokumentasi umum seperti merekam keramaian, suasana acara, atau pemandangan memiliki konteks berbeda dengan merekam seseorang secara spesifik, diam-diam, dan menjadikannya sebagai objek utama konten.

Kreator perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengunggah rekaman:

Apakah orang yang direkam mengetahui proses perekaman?
Apakah orang tersebut menyetujui publikasi videonya?
Apakah rekaman dapat mempermalukan atau merugikan subjek?
Apakah wajah, suara, nama, atau informasi pribadi terlihat?
Apakah konten digunakan untuk keuntungan komersial?
Apakah terdapat anak di bawah umur dalam rekaman?

Meminta izin menjadi langkah sederhana untuk menghindari konflik sekaligus menjaga kepercayaan antara kreator dan masyarakat.

Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, pengawasan, sanksi administratif, serta peran kementerian, lembaga, dan masyarakat.

Pelaksanaannya diperinci melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Aturan tersebut mencakup batas minimum usia, verifikasi pengguna anak, akun anak, profil risiko layanan, desain perlindungan anak, dan pengawasan platform media sosial.

Dengan aturan tersebut, platform tidak cukup hanya menyediakan tombol pelaporan. Mereka juga perlu melakukan penilaian risiko, menerapkan perlindungan berdasarkan usia, dan mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai.

Tanggung Jawab Kreator Konten

Kreator memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku audiens. Semakin luas jangkauan sebuah akun, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.

Kreator sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan jumlah penonton atau potensi konten menjadi viral. Dampak terhadap orang yang direkam, anak-anak, keluarga, serta pengguna lain perlu menjadi bagian dari proses produksi.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah:

Meminta persetujuan

Persetujuan sebaiknya diperoleh sebelum menjadikan seseorang sebagai fokus utama video atau mengunggah rekamannya ke internet.

Melindungi anak

Anak tidak boleh dijadikan alat promosi untuk produk yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Mematuhi kebijakan platform

Setiap platform memiliki panduan komunitas yang mengatur produk berbahaya, privasi, keselamatan anak, kekerasan, dan konten sensitif.

Tidak mengejar viralitas secara berlebihan

Konten kontroversial mungkin menghasilkan banyak interaksi dalam waktu singkat. Namun, dampak reputasi dan konsekuensi hukum dapat berlangsung lebih lama.

Menghapus konten bermasalah

Ketika terdapat keberatan yang masuk akal, kreator perlu segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang tepat.

Tanggung Jawab Platform Digital

Kasus Bigmo memperlihatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada kreator.

Platform memperoleh manfaat dari aktivitas pengguna, iklan, siaran langsung, dan pertumbuhan jumlah penonton. Karena itu, platform juga bertanggung jawab memastikan sistem rekomendasi dan moderasinya tidak memperluas penyebaran konten berbahaya.

Platform perlu memperkuat:

Deteksi konten yang melibatkan anak.
Pemeriksaan promosi produk dengan batasan usia.
Moderasi siaran langsung.
Penanganan laporan yang lebih cepat.
Pemeriksaan manual untuk kasus berisiko tinggi.
Perlindungan identitas dan privasi pengguna.
Edukasi kepada kreator mengenai panduan komunitas.

Perkembangan platform informasi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan akurasi, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Pembaca dapat memahami perkembangan tersebut melalui pembahasan internal GOTO77 mengenai platform informasi digital modern.

Cara Masyarakat Menghadapi Konten Bermasalah

Masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Ketika menemukan konten yang merugikan anak atau melanggar privasi, pengguna dapat melaporkannya melalui fitur resmi platform. Hindari mengunggah ulang video secara penuh karena tindakan tersebut justru dapat memperluas penyebaran konten.

Simpan bukti secukupnya apabila konten berpotensi dilaporkan kepada pihak berwenang. Bukti dapat berupa alamat unggahan, waktu publikasi, nama akun, dan tangkapan layar bagian yang relevan.

Pengguna juga perlu membatasi paparan terhadap konten negatif yang dapat menimbulkan tekanan emosional. Pembahasan mengenai cara menjaga kondisi diri dapat dibaca dalam artikel internal GOTO77 tentang kesehatan mental di era digital.

Pelajaran dari Kasus Bigmo dan Ebemartono

Kedua kasus memiliki persoalan yang berbeda. Bigmo disorot karena konten promosi vape yang diduga melibatkan anak, sedangkan Ebemartono dikritik karena perekaman tanpa persetujuan.

Namun, keduanya memiliki benang merah yang sama, yaitu pentingnya tanggung jawab sebelum membuat dan menyebarkan konten.

Kreator perlu memahami bahwa kamera tersembunyi, kacamata pintar, siaran langsung, dan teknologi perekaman lain bukan alasan untuk mengabaikan persetujuan.

Pada saat yang sama, platform digital perlu memastikan bahwa konten sensitif tidak dibiarkan berkembang hanya karena menghasilkan jumlah penonton dan interaksi yang tinggi.

Kesimpulan

Menkomdigi respons influencer Bigmo dan Ebemartono menjadi pengingat bahwa kebebasan membuat konten harus disertai tanggung jawab.

Dalam kasus Bigmo, pemerintah menyoroti perlindungan anak dan konsistensi YouTube dalam melakukan moderasi terhadap promosi produk vape. Komdigi telah memberikan teguran dan merencanakan pemanggilan terhadap platform tersebut.

Dalam kasus Ebemartono, Menkomdigi menekankan pentingnya persetujuan, perlindungan data pribadi, dan etika ketika merekam seseorang, meskipun aktivitas berlangsung di tempat umum.

Kreator, platform, pemerintah, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan ruang digital yang aman. Konten yang menarik tidak seharusnya dibuat dengan mengorbankan keselamatan anak, privasi, atau martabat orang lain.

FAQ Menkomdigi Respons Influencer

Mengapa Bigmo menjadi sorotan?

Bigmo menjadi sorotan setelah konten siaran langsungnya diduga melibatkan anak-anak dalam promosi produk vape atau rokok elektronik.

Mengapa Komdigi memanggil YouTube?

Komdigi meminta YouTube memberikan penjelasan mengenai moderasi konten dan tindakan yang dilakukan terhadap konten promosi vape yang melibatkan anak-anak.

Siapa Ebemartono?

Ebemartono merupakan akun milik Emanuel Bryan yang menjadi perhatian setelah seorang perempuan menyampaikan keberatan karena merasa direkam tanpa persetujuan di GIIAS 2026.

Apakah boleh merekam orang di tempat umum?

Perekaman di tempat umum tetap perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, privasi, etika, dan persetujuan, terutama ketika seseorang menjadi objek utama konten.

Apa aturan perlindungan anak di platform digital?

Indonesia memiliki PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak.

Apakah Bigmo dan Ebemartono sudah meminta maaf?

Keduanya dilaporkan telah menyampaikan permintaan maaf melalui akun masing-masing. Konten Ebemartono yang berkaitan dengan GIIAS 2026 juga disebut telah dihapus.

Siapa yang menangani proses hukum terhadap kreator?

Menkomdigi menyatakan proses hukum terhadap kreator menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Komdigi berfokus pada tanggung jawab platform digital.

Sumber Resmi

ANTARA – Komdigi memanggil YouTube

Kebijakan produk terlarang YouTube

Kebijakan keselamatan anak YouTube

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak

Chief Editor

Goto (admin)

Menkomdigi Respons Influencer Meresahkan, Bigmo hingga Ebemartono